Mewarta.com, Jayapura — Komunitas Milenial Membangun yang baru saja dirintis di Bumi Cenderawasih langsung menggelar Talkshow Membangun dengan mengangkat tema “grand design pembangunan nasional dalam menunjang peningkatan sumber daya manusia di Papua.”
Acara tersebut dilaksanakan melalui webinar nasional pada Selasa malam (14/09/2021) dengan menghadirkan narasumber Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Anggota DPRD Provinsi Papua Fernando A.Y Tinal, Akademisi UPN Veteran Jakarta Qadariah.
Direktur Millenial Membangun Hariyanto Rumagia menyampaikan kegiatan Webinar Nasional yang dilakukan oleh Millenial Membangun adalah berangkat dari sebuah kegelisahan anak – anak muda yang berfikir tentang pentingnya sumber daya manusia bagi kelanjutan estafet kepemimpinan dan mengawal perubahan bangsa.
“Jika kita mengacu pada data BPS nasional rata-rata angka IPM di tahun 2019 dan 2020 sedikit melambat hal ini tentu menjadi perhatian yang harus diseriusi oleh semua stakeholder bangsa terutama kaum Millennial.” ujar mantan Ketua HmI Cabang Jayapura, Hariyanto Rumagia.
“Alhamdulillah teman-teman kaum muda yang tergabung dalam Millenial Membangun adalah mereka yang haus akan ilmu dan rindu akan perubahan serta optimis dalam berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dimasa depan.” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Papua Fernando A.Y. Tinal dalam penyampaian materinya cukup mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Millennial Membangun dan topik yang diberikan pun sangat relevan terhadap kondisi sumber daya manusia kita hari ini di tanah Papua. Satu hal yang paling penting, yang selalu menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan kebijakan publik adalah bagaimana mengimplementasikan Otsus, dalam pengimplementasian Otsus hal yang menjadi titik berat ataupun porsi terbesar yang diberikan adalah dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
“Jadi kalau bicara tentang pembangunan sumber daya manusia Papua, tentu tidak terlepas dari dua hal ini. Sayangnya masih banyak hal yang perlu dikerjakan oleh kami semua. kebijakan publik juga menjadi tanggung jawab dan tugas kita semua terutama teman-teman Millennial untuk membantu mengontrol dan mengawasi jalannya implementasi dan kebijakan yang sudah diambil sebagai rujukan untuk pembangunan sumber daya manusia di Papua,” ujar Fernando A.Y. Tinal.
Fernando menambahkan bahwa dalam membuat kebijakan atau mengeluarkan PerdaSus kami tidak lupa untuk mengikutsertakan dan memastikan bahwa apapun yang menjadi keputusan dalam melakukan proses pendidikan tidak terlepas dari kearifan lokal maupun ketersediaan lokal. Kalau ada peraturan negara yang dikeluarkan tidak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia terkhususnya di Papua. Maka dengan adanya Otsus kita bisa membuat PerdaSus untuk melindungi dan memproteksi jalannya proses pendidikan maupun proses pengimplementasian Otsus dalam bidang kesehatan. Ada beberapa Perda yang sudah kami capai bersama dengan pemerintah provinsi Papua, Salah satunya Perda provinsi Papua nomor 02 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan.
“Papua memiliki karakteristik tersendiri, baik itu berdasarkan karakteristik budaya maupun karakteristik geografis, dalam Perda provinsi Papua nomor 02 tahun 2013 diatur mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik budaya lokal dan karakteristik geografis,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Dr. Qodariah selaku akademisi universitas Veteran Jakarta dan juga Universitas Budi Luhur Jakarta menyampaikan bahwa isu kritis sumber daya manusia dari data Kemendikbud tahun 2020. Angka buta aksara secara nasional Indonesia itu masih ada 1,78% dari penduduk Indonesia secara keseluruhan pada umumnya. Buta aksara atau buta huruf yang belum bisa membaca dan belum bisa berhitung, di Papua ada sekitar 21,9%, NTB 7,46%, NTT 4,24%, Sulsel 4,24%, sumbar 3,98% dan di Kalbar 3,81%. Filosofi pengembangan sumberdaya manusia pada abad ke 17 di perang dunia pertama bahwa manusia itu dianggap sebagai beban hidup, bergeser pada perang dunia kedua manusia itu hanya beban hidup tetapi bergeser pada Peradaban di tahun 2000an manusia itu adalah kekuatan untuk perubahan dan Peradaban.
“Menurut data statistik tahun 2020, pengangguran tertinggi adalah level sarjana untuk keseluruhan rata rata di Indonesia, menurut penelitian dan survei bahwa pada tahun 2020 sebelum adanya covid-19 dan setelah adanya covid-19, ada beberapa pekerja yang di PHK dan ada beberapa ribu industri yang gulung tikar,” beber Qadariah.
“Kita sekarang harus berfikir bagaimana menjadi Enterpreneur, ketika kita adalah human capital maka kita akan mempekerjakan orang lain dan menjadi leaders. Orientasi dan arah pengembangan sumberdaya manusia Indonesia, dengan slogan SMD unggul Indonesia Maju. Karena yakin dengan SDM yang berkualitas kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa kita,” tambahnya.
