Jeneponto, Mewarta.com–LPPM Universitas Cokroaminoto dan Peneliti dari Bappelitbangda Sulsel Gelar FGD Bersama Pemkab Kabupaten Jenepeonto di kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, Selasa 15 Agustus 2023.
Dalam FGD tersebut diusung tema “Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Wilayah Pesisir Jeneponto Sulawesi Selatan”. Semangat dan semarak hari kemerdekaan mengiringi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dihadiri Bupati Jeneponto H. Iksan Iskandar, Wakil Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM, Kepala Bappeda Dr. Alfian Syam dan sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Bidang di lingkup Pemda Jeneponto. Hadir pula Peneliti Bappelitbangda Sulsel Andi Fitriyani, ST, MM, serta Peneliti dan Dosen dari Universitas Cokroaminoto Makassar (UCM), Dr. Muhammad Yusuf, S.Pi., M,Si; Syamsul Bachry, SE., MM; Ir. Ali Fikri, M,Si beserta tim surveyor dari BEM Mahasiswa.
Dalam Arahannya Bupati Kabupaten jeneponto H. Iksan Iskandar, menyambut baik kegiatan FGD yang dilakukan dan berterima kasih atas kehadiran para peneliti dari LPPM Universitas Cokroaminoto dan peneliti dari Bappelitbangda Sulsel, dan berharap dapat masukan (insight) dan solusi pengentasan kemiskinan di Jeneponto.
“Permasalahan kemiskinan ekstrem ini perlu mendapat perhatian bersama termasuk cara pandang Pemerintah Pusat terhadap Daerah atau Desa, dimana Pemerintah Pusat (cq. Kemendes PDTT) jangan hanya memberi tambahan dana ADD kepada Desa miskin/Desa tertinggal, tetapi seharusnya juga memberi reward (tambahan ADD) kepada Desa yang berprestasi keluar dari Desa Miskin,” terangnya.
Ia juga menyoroti besarnya pengaruh politik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya dan kemiskinan pada umumnya. Dicontohkan; Calon legisltaif, calon kepala daerah, hingga calon kepala desa banyak memanfaatkan kondisi masyarakat yang miskin sebagai basis-basis suara dengan iming-iming nantinya jika terpilih akan diberi bantuan, dan faktanya ketika terpilih yang diberi bantuan adalah para pendukung tersebut sehingga faktor like dan dislike menjadi ukuran pemberian bantuan dan bukan lagi faktor kelayakan, yang artinya jika bukan pendukung maka tidak akan diberi bantuan, meskipun tergolong miskin ekstrem.
“Dibutuhkan langkah bersama secara simultan, mulai dari pusat, pemprop, pemda dan mitra pembangunan, termasuk masyarakat untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jeneponto,” tegas Bupati 2 periode tersebut.
Sementara itu, Bapak Wakil Bupati H. Paris Yasir, SE., MM dalam arahanya menyampaikan bahwa permasalahan kemiskinan ekstrem di Jeneponto dan juga secara nasional perlu di intervensi secara khusus dengan focus dan strength betul-betul pada keluarga sasaran.
“Perlu ada intervensi kebijakan dan intervensi pelaksanaan sehingga pengentasan kemiskinan tepat sasaran,” Kata Paris Yasir.
Senada dengan sambutan bupati dan wakil bupati, kepala Bappeda yang bertindak sebagai pengarah diskusi, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Jeneponto sedang fokus melakukan pembaruan data miskin ekstrem sesuai dengan surat edaran Kemenko PMK dan sekarang telah sedang dilakukan verifikasi dan validasi data keluarga miskin ekstrem di Jeneponto.
