Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Presiden Jokowi untuk mereshuffle Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
Pasalnya, Menteri Arifin Tasrif mengeluarkan kebijakan yang berdampak sistemik kepada keuangan negara dengan mencabut Kepmen ESDM Nomor 261 K/30/MEM/2019.
Ketua Bidang Pembangunan Energi Migas dan Minerba PB HMI, Muhammad Ikram Pelesa mengatakan, Kepmen mengatur sanksi produksi batubara yang tak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) sebesar 25%.
“Dimana, ketika pemegang izin (IUP/K) dan PKP2B tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara akan dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi sejumlah kekurangan penjualan batubara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” Kata Ikram usai menggelar Ekspose Nasional Tata Kelola Energi Migas dan Minerba Indonesia di Sekretariat PB HMI, Jl Sultan Agung, Jakarta, Jumat (10/9/2021).
Kebijakan ini, lanjut Ikram, disusul dengan naiknya harga ekspor batubara diluar negeri dimana harga batubara acuan kita masih berada pada kisaran 70 US$ per ton. Sementara harga ekspor batubara diluar negeri itu 175 US$ per ton atau ada selisih 105 US$ per ton sehingga ini membuat kewalahan.
“Coba dilihat, keuangan PLN sebagai pengguna batubara di sektor ketenagalistrikan terbesar di Indonesia mesti dipaksa untuk kemudian membeli batubara sesuai dengan harga ekspor, inikan tidak baik untuk keuangan negara,” tegasnya.
“Kami menyayangkan kebijakan Menteri ESDM mencabut sanksi pemenuhan kuota batubara DMO. PLN akan mendapatkan sebuah masalah, dimana nanti ketika harga batubara naik dan negara tidak terlebih dahulu menyesuaikan harga ekspor, maka otomatis PLN akan dipaksa untuk kemudian membeli harga batubara sesuai dengan harga ekspor,” sambungnya.
Selain itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga disebut HMI membuka keran ekspor mineral kadar rendah otomatis. Dalam bahasa sederhananya, kata Ikram, Menteri ESDM sudah menyetujui negara menjual tanah air keluar. Padahal, di saat bersamaan Menko Maritim dan Investasi menggalakkan semua potensi-potensi sumber daya alam untuk menarik investor.
“Inilah dua kebijakan yang kami rasa ganjil, padahal disisi lain pemerintah tengah gencar mensosialisasikan bahwa cadangan nikel kita ini mampu menggaet industri pengembangan mobil listrik masa depan ke Indonesia,” kata Ikram.
Namun, Menteri ESDM justru secara tidak langsung menghabisi cadangan nikel Indonesia dengan membuka keran ekspor mineral kadar rendah. Dua kebijakan itulah yang menurut HMI tidak bisa ditolerir, karenanya HMI merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri ESDM Arifin Tasrif.
