Mewarta.com, Papua — Dunia baru saja keluar dari Pandemi Covid 19. Tak terkecuali bangsa Indonesia. Semua lini dan sektor mendapat dampak yang signifikan saat di terpa pandemi. Dan hari ini dunia mulai perlahan keluar dari bencana pandemi.
Tentu ada hikmah yang bisa kita ambil yaitu gotong royong atau lebih kekinian dikenal dengan kata Kolaborasi. Indonesia berhasil mengatasi pandemi Covid 19 bukan hanya menjadi kerja pemerintah tetapi juga semua komponen yang secara tidak lansung bersepakat untuk berkolaborasi keluar dari ancaman covid 19. Hari ini kita bisa melihat data statistik menurut begitu drastis dan masyarakat mulai beraktifitas seperti biasa.
Namun tak bisa kita pungkiri bahwa saat ini tugas kita yang paling berat adalah melakukan pemuliham ekonomi untuk menambah pendapat negara demi terciptanya kesejateraan bagi masyarakat indonesia dari Sambang sampai Merauke.
Sebagai anak muda dari timur Indonesia yang menempuh pendidikan di Tanah Papua saya melihat bahwa ada sesuatu yang menarik dari kabinet kerja Indonesia maju dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin. Dimana seperti ada saling tabraknya gerakan politik menuju 2024 dan gerakan pemulihan Ekonomi Indonesia.
Jika dicermati secara seksama yang menjadi konsentrasi Jokowi adalah melakukan pemulihan ekonomi nasional, namun di samping itu menteri yang seharusnya mengurus bagian ekonomi malah tak diberikan peran yang besar melainkan memberikan tugas kepada menteri Kordinator Investasi dan kemaritiman untuk mengurus Minyak Goreng. Juga saat pak Presiden mengikuti acara ke Amerika Pak Menko Perekonomian tidak dilibatkan, padahal pembicaraan mengenai persoalan Ekonomi. Dan ini mestinya domainnya Menko.
Ditambah ketika kegiatan di Davos tidak diikuti oleh presiden namun yang memimpin delegasi Indonesia adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Apakah ini wujud ketidakpercayaan Pak Jokowi kepada Pak Menko atas keseriusan mengurus Menyak Goreng? Ataukah ini sebuah peringatan dilakukannya Roling/Reshafle? hanya pak Jokowi yang tau.
Olehnya itu, hemat saya beberapa kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi seperti memberi sinyal akan krisis kepercayaan kepada pembantu beliau yang akhirnya melahirkan ketidak percayaan atas capaian kinerjanya yang kurang memuaskan. Banyak kewenangan yang disandingkan atau diberikan kepada Menko perekonomian namun jauh dari harapan pemerintah. Karenanya kepercayaan itu diberikan kepada Menko Marinves untuk menyelesaikan semua persoalan yang menjadi harapan pemerintah yang tidak terselesaikan.
Sebagai catatan penting saya, mungkin Partai koalisi terutama Golkar yang sejauh ini selalu berdampingan dengan kekuasaan harus dapat membaca sinyal alam atas dinamika kepemimpinan nasional saat ini.
Di samping itu, harapan kita pemulihan skonomi harus menjadi perhatian Pemerintah, hal ini dilakukan agar mendorong percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional karenanya Kementerian yang bersangkutan mengurus ekonomi harus di berikan kepercayaan penuh untuk mengurus ekonomi.
Jika saling sikut dalam kabinet masi dilakukan maka akan menjadi bola liar yang tidak memberikan manfaat kepada harapan presiden yaitu pembangunan ekonomi nasional.
Penulis : Pace Lusy (Alumni Universitas Cenderawasih Papua)
