Mengabarkan Fakta
MasukIndeks
News  

Batal PHK Massal, Honorer akan di Alihkan Status Menjadi PPPK Paruh Waktu

Ilustrasi Foto; Ricardo/JPNN.Com

Mewarta.com, Makassar- Polemik honorer se Indonesia memasuki babak baru yang sebelumnya terancam di PHK dampak Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 di instansi pemerintah hanya ada dua status kepegawaian yakni PNS dan PPPK.

Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa ada perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dengan menambahkan PPPK Paruh waktu kedalam rancangan perubahan Undang-Undang.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi menjelaskan, PPPK Paruh Waktu muncul dalam rancangan undang-undang tersebut untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, baik pusat dan daerah.

“Dengan mencantumkan unsur PPPK Paruh Waktu, pemerintah berusaha agar kebijakan penghapusan honorer tidak menyebabkan angka pengangguran membengkak,”terang Guspardi.

cara ini dinilai juga sebagai upaya mengantisipasi bertambahnya masyarakat miskin dampak kebijakan penghapusan honorer.

Lebih lanjut Guspardi juga mengatakan bahwa RUU ini sudah sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer tanpa ada pembengkakan anggaran, PHK massal, dan penurunan pendapatan.

“Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Jadi meringankan beban anggaran negara. Satu sisi, para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan,” jelas Guspardi.

Jika revisi undang-undang disahkan, dan wacana PPPK Paruh Waktu lolos dalam pengesahan itu, tentunya pemerintah akan membahas lebih rinci ketentuan-ketentuan PPPK Paruh Waktu.

Rencananya akan disahkan menjadi UU sebelum para anggota dewan memasuki masa reses pada 14 Juli mendatang. Artinya, tinggal menunggu pengesahan pada masa sidang rapat paripurna terdekat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *