Mewarta.com, Selayar – Pengurus DPD KNPI Kepulauan Selayar Suharjo Muna mendesak agar pemerintah pusat bisa mengevaluasi kembali kebijakan terkait penyesuaian harga BBM yang ditetapkan pada 3 September kemarin.
Pasalnya, kebijakan tersebut bagaikan kabar buruk untuk masyarakat Indonesia mengingat situasi ekonomi rakyat yang saat ini masih belum pulih total akibat imbas dari bencana pandemi covid-19.
Hal itu disampaikan Suharjo Muna saat dikonfirmasi usai menghadiri pertemuan Fokus Group Discussion (FGD) di Warkop Q-ta, Jln. Jend. Ahmad Yani, Benteng Kep. Selayar, Selasa (06/09/2022) kemarin.
“Terkait kebijakan perintah untuk menyesuaikan harga BBM ini merupakan sebuah kabar yang tidak baik di tengah – tengah masyarakat secara umum karena melihat ekonomi masyarakat yang nasih lemah imbas dari musibah Covid-19,” ujar Suharjo Muna.
Olehnya itu, pengurus DPD KNPI Kepulauan Selayar yang akrab disapa Bung Jhon ini menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segara mengambil langkah-langkah strategis guna mencari solusi dari imbas kebijakan pusat terkait penyesuaian harga BBM tersebut.
Sebagaimana, diketahui bersama Selayar terdapat 11 Kecamatan, 6 Kecamatan di darat dan 5 Kecamatan di Kepulauan. Sehingga untuk 5 Kecamatan Kepulauan sebelum ada kebijakan kenaikan BBM mereka sudah merasakan harga BBM yan tinggi.
Contohnya seperti solar selamat ini harga Perliter 12 Ribu sementara harga di APMS atau Pertamina sekitar lima ribuan lebih. Begitu juga dengan harga bahan pokok, tentu akan ada imbasnya akibat kebijakan pemerintah menaikan BBM.
“Kami sangat berharap juga kuota BBM yang dijual ke masyarakat ada pengawasan pihak Kepolisian Selayar bersama instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan tersebut. Misalnya dari Pertamina dan APMS sampai ke penyalur.
Selain itu, perlu diadakan oprasi harga pengecer dan bahan pokok di pasar-pasar sehingga bisa terkontrol harga bahan pokok yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
” Intinya Kami percaya kepada Pemerintah Daerah dapat mencari solusi melalui kebijakan-kebijakan yang strategis dalam menangani imbas dari kebijakan penyusaian harga BBM dari pusat,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, FGD yang berlangsung dengan suasana santai itu, dibuka oleh Waka Polres Kompol Abd. Rahman dan dihadiri oleh Ketua DPRD Mappatunru, Assisten I M. Yunan Krg Tompo Bulu mewakili Bupati, Kadis Perindag UMKM Andi Abd. Rahman, Kabag Ekonomi Pemkab, Para Kabag dan Kasat Polres, Camat dan Lurah se Kecamatan Benteng, Perw. Mahasiswa, KNPI, OKP dan Media.
