Gaji Pelaku Usaha Digital 9 Bulan Belum Cair, SEMM Sulsel: Pemprov Segera Bertindak

Makassar – Gaji honor para pelaku usaha industri digital di Sulawesi-Selatan belum dicairkan. Terlebih sejak hadirnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketergantungan masyarakat dalam pemenuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Industri dan Pariwisata Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan, Fery Frayudi.

Fery mengatakan, dalam hasil diskusi bersama Badan Promosi Pariwisata Sulsel dan komunitas Gerakan Admin Sulawesi Selatan (GASS), menyatakan bahwa telah 9 bulan lamanya tidak ada honor bagi mereka pelaku media digital promosi dan konten kreator.

“Tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan telah menganggarkan dana untuk pelaku ekonomi kreatif. Namun, sampai saat ini mereka (pelaku usaha digital) belum terima honor,” kata Fery dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Fery menjelaskan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak UMKM di setiap wilayah. Seperti yang di sampaikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

“Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, para pelaku usaha industri harus didukung dan diapresiasi. Salah satunya hak mereka harus diperhatikan,” katanya.

Berkaitan dengan honor yang belum dicairkan, Fery menilai bahwah Pemprov Sulsel sudah tidak memperhatikan pelaku industri ekonomi kreatif.

“Seharusnya dalam kondisi PPKM Covid-19 yang sebagian besar kegiatan masih terbatas, pemerintah hadir sebagai solusi bukan malah memotong akses gerak pelaku usaha digital promosi dan ekonomi kreatif,” kata Fery dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Fery menjelaskan, pelaku usaha digital promosi, konten kreator, dan desain grafis telah tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi- Selatan. Justru melalui media sosial, branding daerah bisa melakukan pencitraan, tetapi kalau dibatasi seperti ini justru akan malah menghadirkan ketidakadilan pada pelaku usaha bisnis.

“Pemprov Sulsel, terlalu memprioritaskan pelaku bisnis skala besar, sehingga melupakan pelaku bisnis industri digital yang juga merupakan salah satu UMKM di Sulsel,” jelas Fery.

Fery menyayangkan sikap Pemprov Sul-sel yang dinilai tidak mampu hadir sebagai garda terdepan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Fery berharap kepada Plt Gubernur Provinsi Sulsel segera mengevaluasi kembali jajaran birokrasinya agar para pelaku usaha digital mendapatkan kembali haknya.

“Tentunya, kami dari PW SEMMI Sulsel berharap setiap pelaku usaha digital segera mendapatkan haknya. Jangan sampai publik menilai bahwa Pemrov Sulsel pilih kasih,” pungkasnya.

Penulis: SyukurEditor: Syukur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *